MAKALAH SEJARAH PROKLAMASI INDONESIA hingga terbentuknya REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)

PROKLAMASI INDONESIA
hingga terbentuknya
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (RIS)


Tepat tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mendapatkan kemerdekaannya yang telah lama di cita-citakan. Peristiwa ini terjadi karena semangat bangsa Indonesia dalam merebut haknya sebagai Negara yang mandiri.
Namun, dalam perjuangannya bangsa Indonesia melewati banyak peristiwa penting. Peristiwa tersebut akan kita bahas pada modul ini.

A. PERISTIWA SETELAH MERDEKA

1. Tindakan Heroik di Daerah
Setelah Indonesia merdeka, banyak tindakan yang dilakukan bangsa Indonesia dalam merebut kekuasaan dari tangan Jepang atau Belanda. Secara paksa/ perundingan, bangsa Indonesiamerebut tempat penting dan merebut persenjataan Jepang. Tindakan ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Kalimantan dll.

2. Pembentukan Pemerintahan dan Kelengkapan Negara Indonesia
a. Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia
PPKI mengadakan rapat yang membahas persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Indonesia yang baru di proklamasikan. Ada 3 keputusan penting yang dihasilkan, yaitu :
1. Mengesahkan UUD 1945
2. Mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai wakil presiden.
3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden.
b. Pembentukan Lembaga Kementerian
Seorang menteri yang diangkat hendaknya memahami bidang yang akan ditanganinya itu agar tidak tejadi resuffle kabinet.
c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
Tanggal 22 Agustus 1945 di Gedung Kebaktian Rakyat Jawa (Gambir Selatan, Jakarta) yang di ketuai Drs. Moh. Hatta, rapat itu menghasilkan :
• KNI adalah lembaga yang berfungsi sebagai DPR sebelum dilaksanakannya pemilu.
• PNI dirancang menjadi partai tunggal negara, tetapi dibatalkan.
• BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum pada tiap daerah.
Akhirnya, dibentuk KNIP dan KNID yang dipimpin oleh Pasman Singodimedjo dan Suwiryo sebagai sekeretarisnya. KNIP beranggotakan 136 orang. KNIP resmi dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945.
d. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Rapat yang dipimpin Otto Iskandardinata membahas masalah pertahanan dan keamanan negara. Rapat ini mengusulkan sebagai berikut :
• Tidak menerima rencana pembelaan negara oleh BPUPKI yang ada unsur politik perang.
• Tentara PETA di Jawa dan Bali serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan, karena organisasi buatan Jepang yang kedudukan di dunia internacional tidak punya ketentuan dan kekuatan hukum.
Pemerintah membentuk organisasi keamanan negara sebagai tanda persetujuan tentang usulan dalam rapat. Yaitu, Tentara republik Indonesia, Badan Keamanan Rakyat. Sesuai maklumat presiden tanggal 5 Oktober menyatakan berdirinya TKR ( Tentara Keamanan Rakyat ). Lalu TKR berbuah menjadi TRI ( Tentara Republik Indonesia ) dan Juni 1947 dibentuk TNI.
3. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wilayah Indonesia
Awalnya Indonesia hanya dibagi atas 8 provinsi. Daerah provinsi dibentuk oleh pemerintah deserta mengangkut gubernur sebagai kepala daerah. Sebagai berikut
• Provinsi Sumatera : Teuku Muhammad Hasan
• Provinsi Jawa Barat : Sutarjo Kartohardikusumo
• Provinsi Jawa Timar : RM Surjo
• Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Suroso
• Provinsi Sunda Kecil : Mr. I Gusti Ketut Pudja
• Provinsi Maluku : Mr. J. Latuharhary
• Provinsi Silawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi
• Provinsi Kalimantan : Ir. Pengeran Moh. Noor

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah
Lembaga pemerintah dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Sebagai berikut
• Lembaga pemerintah derah tugasnya menjalankan pemerintahan atas daerah yang dikuasainya.
• Lembaga Komite Nasional Indonesia Daerah (KNI-D) tugasnya membantu gubernur dalam menjalankan tugas dan kepengawasan dalam tugas gubernur sebelum adanya DPRD melalui pemilu.
• Lembaga teknis Daerah tugasnya membantu pelaksanaan pemerintahan dari seorang kepala daerah.
• Dinas Daerah tugasnya menyelenggarakan urusan rumah tangga daerrah itu sendiri.
• Wakil Kepala Daerah tugasnya membantu kepala daerah dalam menjalankan tugas dan wewenang sehari-hari.
• SekDes tugasnya membantu kepala daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan atas daerahyang diperintahkan.






B. USAHA MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

1. Pertempuran Surabaya ( 10 November 1945)
Tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jendral A.W.S Mallaby mendarat di Surabaya dengan tujuan melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. A.W.S Mallaby dan gubernur Jatim, berhasil mencapai suatu kesepakatan, yaitu :
• Inggis berjanji bahwa di antara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda.
• Disetujuinya kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman.
• Akan segera dibentuk kontak biro sehingga kerjasama dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya.
• Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja.
Tanggal 26 Oktober 1945, satu pleton pasukan Field Security Section dibawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke penjara Kalisosok untuk membebaskan kolonel Huiyer dkk. Tanggal 27 Oktober 1945, Inggris menyebarkan pamflet yang berisi perintahagar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampas dari tangan Jepang. Ini berarti Inggris telah mengingkari perjanjian dengan pemerintah RI. Selepas itu, terjadi kontak senjata antara Indonesia-Inggris. Lalu Inggris mendatangkan bantuan dari divisi V dipimin MayJend. Mansergh dengan 24.000 orang yang mendarat di Surabaya. Tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya ancaman Inggris akan menggempur kota Surabaya. Ultimatum itu ternyata tidak ditaati. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat.

2. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 hingga 15 Desember 1945. Latar belakang pertempuran ini yaitu sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Mereka datang untuk mengurus maslah tawanan perang Belanda yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Tapi kedatangan pasukan sekutu-Inggris dan orang-orang NICA ( Nederland Indische Civil Administration) yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan itu. Pertempuran ini berakhir di benteng Willem, Ambarawa. Mereka dikepung selama 4 hari 4 malam oleh TKR. Tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan Ambarawa dan mundur ke Semarang.

3. Pertempuran Medan Area
Pertempuran ini dipicu oleh bekas tawanan sekutu yang arogan dan sewenang-wenang, sekutu merampas dan menginjak lencana merah putih sehingga terjai insiden. Insiden lain juga terjadi setelah peristiwa itu. Tanggal 18 Oktober 1945, BrigJend. T.E.D Kelly memberikan ultimatum agar para pemuda Medan menyerahkan senjatanya pad sekutu. Tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu-Inggris memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Sejak saat itu nama Medan Area jadi terkenal. Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur RI di Medan. Tanggal 10 Agustus 1946, diselenggarakan pertemuan di Tebing Tinggi antara para komado pasukan yang berjuang di Medan yang memutuskan dibentuknya 1 komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Markas ini bertempatdi Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komado itulah mereka meneruskan perjuangannya.

4. Bandung Lautan Api
November 1945, pasukan NICA melakukan aksi teror di Bandung. Untuk meredakan ketegangan diadakan perundingan antara RI dengan sekutu/ NICA. Akhirnya, Bandung utara diduduki oleh pihak sekutu dan Bandung selatan diduduki oleh Indonesia. Meskipun Indonesia telah mengosongkan Bandung utara, tapi sekutu menuntut pengosongan sejauh 11 km. Hal itu menyebabkan rakyat Bandung marah. Mereka kemudian melakukan aksi pertempuran dengan membumihanguskan segenap penjuru bandung selatan. Bandung terbakar hebat dari batas timir Cicadas sampaibatas barat Andir. 1 juta jiwa pendudukya mengungsi ke luar kota pada tanggal 23 dan 24 Maret1946. meninggalkan Bandung yang telah menjadi lautan api. Sementara itu, benteng Nica telah dikepung dan kemudian deledakan oleh pemuda bernama Muhammad Toha. Akhirnya, NICA mundur dari garis depan pertempuran.

5. Perjanjian Renville
Tanggal 8-17 Desember 1947 dilaksanakan perundingan renville di atas kapal Renville. Pokok isi perjanjian Renville sebagai berikut :
• Belanda tetap berdaaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai kedaulatan Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) yang segera terbentuk.
• RIS punya kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
• RI akan menjadi negara bagian RIS.
• Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahan sebagian kekuasaannya pada pemerintah federal sementara.
• Pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI. Daerah kantong adalah daerah yang berada di belakang garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan 2 daerah terdepan yang diduduki Belanda.
Perjanjian ini merugikan Indonesia. Kerugian yang dialami yaitu :
• INA terpaksa menyetujui dibentuknya negara RIS melalui masa peralihan.
• INA kehilangan sebagian daerah kekuasaannya karena garis Van Mook terpaksa harus diakui sebagai daerah kekuasaan Belanda.
• Pihak RI harus menarik seluruh pasukannya yang berada di daerah kekuasaan Belanda dan kantong-kantong gerilya masuk ke daerah RI.
• Wilayah RI semakin sempit dan dikurung oleh daerah kekuasaan Belanda.
• Jatuhnya kabinet Amir Syarifudin karena dianggap menjual RI kepada Belanda.
• Perekonomian INA diblokade secara ketat oleh Belanda.
• Belanda membentuk negara boneka.

6. Perjanjian Roem-Royen
Latar belakang perjanjian ini yaitu untuk meredakan konflik INA-Belanda setelah dengan gigih mempertahankan wilayahnya dari segala agresi Belanda. Tanggal 14 April 1949, diselenggarakan perundingan di Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. H.J Van Royen.
Pernyataan pemerintah Republik Indonesia, diantaranya :
• Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah untuk menghentikan perang gerilya
• Kerja sama dalam hal pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban
• Turut serta dalam KMB yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat

Pernyataan pemerintah Belanda, diantaranya :
• Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi KaresidenanYogyakarta
• Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948
• Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat
• KMB akan diadakan secepatnya di Dn Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Pada tanggal 22 Juni 1949, diselenggarakan perundingan antara Republik Indonesia, BFO dan Belanda yang menghasilkan 3 keputusan, yakni :
1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949
2. Perintah penghentian perang gerilya
3. KMB akan dilaksanakan di Den Haag

Tanggal 1 Juli 1948 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta dengan kedatangan para pemimpin republik Indonesia dari medan gerilya.


7. Negara Boneka Bentukan Belanda
Salah satu usaha Belanda munguasai Indonesia dengan membentuk negara bagian dalam wilayah Republik Indonesia.Hal ini bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Republik Indonesia.Negara ini bernama Negara Boneka. Melalui Negara Boneka, Belanda membentuk pemerintahn federal dan Van Mook sebagai kepala pemerintahannya. Dalam Konferensi Federal yang diselenggarakan di Bandung tanggal 27 Mei 1949 melahirkan badan Permusyawaratan Federak (BFO) yang dihimpun oleh negara-negara boneka bentukan Belanda.
Negara yang didirakan Van Mook, yakni :
• Negara Indonesia Timur
• Negara Sumatera Timur
• Negara Sumatera Selatan
• Negara Jawa Timur
• Negara Pasundan
• Negara Madura
• Daerah-daerah Otonom

8. Konferensi Inter-Indonesia
Diadakan pada bulan Juli 1949 dengan hasil sebagai berikut :
• Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat)
• RIS akan dikepalai oleh seorang prsiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden
• RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari epublik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda
• Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS
• Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri oleh pemerintah Indonesia dengan inti dari TNI dan KNIL serta kessatuan Belanda lainnya.

9. Konferensi Meja Bundar (KMB)
Pada tanggal 4 Agustus 1949, Pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri atas Dr. Moh. Hatta (ketua), Mr. Moeh. Roem, dkk.
Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. KMB dimulai tanggal 28 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag, Belanda dengan hasil sebagai berikut :
• Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka dan berdaulat
• Status karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan
• Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat.
• RIS mengembalikan hak milik belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahan-perusahaan Belanda.
• RIS harus membayar semua hutang Belanda yang ada sejak tahun1942.

Tanggal 29 Oktober 1949, dilakukan penandatanganan bersama Piagam Persetujuan Konstitusi RIS antara Republik Indonesia dengan BFO dan hasil keputusan KMB lalu diajukan kepada KNIP. Selanjutnya KNIP bersidang dari tanggal 6 – 14 Desember 1949 untuk membebaskan hasil KMB melalui pemungutan suara dengan KNIP menerima hasil KMB.



10. Peran PBB
Pada sidang Dewan Keamanan PBB tanggal 24 Januari 1949, Amerika Serikat mengeluarkan Resolusi yang disetujui oleh semua negara anggota yaitu :
• Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap pad tanggal 19 Desember 1948
• Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di Indonesia sejak 19 Desember 1948

Hasil keputusan lain yang berhasil dicapai oleh PBB dala sidang tersebut diantaranya:
• Piagam Pengakuan Kedaulatan ( 27 Desember 1949)
• Pembentukan RIS
• Pembentukan Uni Indonesia-Belanda
• Pembubaran tentara KNIP yang diintegrasikan ke dalam APRIS
• Piagam tentang kewarganegaraan
• Persetujuan tentang ekonomi keuangan
• Masalah Irian barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian.